Trabasterkini.com
Pesisir Barat – Proyek rehabilitasi dan renovasi gedung Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Dusun Mendati, Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, menuai sorotan masyarakat. Sejumlah aspek dalam pelaksanaan proyek tersebut kini menjadi perhatian, mulai dari status lahan hingga kualitas pekerjaan di lapangan.
Pantauan di lokasi, Minggu (12/4/2026), menunjukkan bahwa pembangunan masih dalam tahap pengerjaan. Namun demikian, sejumlah warga mulai mempertanyakan kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan proyek yang sedang berjalan.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, kegiatan rehabilitasi dan renovasi Madrasah MIS Al Falah merupakan bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis dengan nilai pekerjaan mencapai Rp2,02 miliar yang bersumber dari APBN. Proyek ini memiliki durasi pelaksanaan selama 240 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 12 Desember 2025 dan dikerjakan oleh kontraktor PT Ris Putra Delta dengan pengawasan konsultan manajemen konstruksi.
Sementara itu, dari data yang dihimpun, proyek ini juga berada dalam lingkup satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Lampung untuk pelaksanaan di daerah.
Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan bahwa lokasi pembangunan berada di kawasan yang dikategorikan sebagai Hutan Tanaman Rakyat (HPT). Jika hal ini benar, maka diperlukan kejelasan terkait legalitas penggunaan lahan untuk kegiatan pembangunan tersebut.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang diterima masyarakat terkait status lahan tersebut, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di tengah warga.
Selain itu, warga juga menyoroti kualitas pekerjaan konstruksi. Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat dugaan penggunaan material yang dinilai belum memenuhi standar teknis, seperti kayu yang disebut masih dalam kondisi muda serta campuran material yang dianggap kurang optimal.
Meski demikian, temuan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang maupun tenaga ahli di bidang konstruksi untuk memastikan apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam kontrak.
“Kalau melihat kondisi sekarang, kami hanya ingin memastikan bahwa pembangunan ini benar-benar sesuai standar, karena anggarannya tidak kecil,” ujar salah satu warga.
Aspek transparansi juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak mengaku masih terbatas dalam memperoleh informasi detail terkait pelaksanaan proyek, termasuk teknis pekerjaan, pelaksana lapangan, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan.
Dalam upaya konfirmasi, awak media juga menghadapi kendala dalam memperoleh keterangan langsung dari pihak di lokasi proyek, sehingga informasi yang tersedia masih bersifat terbatas.
Dengan nilai anggaran yang mencapai lebih dari Rp2 miliar, masyarakat menilai penting adanya pengawasan ketat agar proyek berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Warga berharap instansi terkait dapat memberikan klarifikasi secara terbuka, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek.
Selain itu, masyarakat juga mendorong agar lembaga pengawas, baik internal pemerintah maupun eksternal sesuai kewenangannya, dapat melakukan penelaahan guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan secara akuntabel dan transparan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak instansi terkait maupun pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi secara rinci. Awak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan guna menghadirkan informasi yang berimbang dan komprehensif.
Rilis : Samsir & Tim
