Trabasterkini.com
TULANG BAWANG , Suhu hubungan antara insan pers dan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang makin panas. Forum Wartawan Tuba Bersatu (FWTB) meledak emosi setelah aksi damai yang mereka gelar kemarin tak menghasilkan sedikit pun kepastian. Bukan solusi yang datang, justru kebisuan pemerintah yang semakin membuat wartawan geram.
Kebijakan anggaran media yang mandek dan digantung tanpa kejelasan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap kebutuhan pers. FWTB menilai aturan yang dikeluarkan pemerintah setempat tidak nyambung dengan realitas, bahkan terkesan dibuat tanpa memahami kondisi faktual yang dihadapi wartawan di lapangan.
“Semua ini kembali ke pemerintah. Kalau mereka benar ingin pers hidup dan bekerja profesional, berikanlah kepastian, bukan tarik-ulur tanpa ujung yang hanya membuat kami seperti dibohongi,” tegas sejumlah wartawan.
Feri dan Hendri, dua wartawan media online, tak segan bicara blak-blakan. Mereka menilai ada kejanggalan besar dalam tata kelola anggaran media di Tulangbawang yang jauh berbeda dengan daerah lain.
“Kenapa cuma kabupaten kita yang begini? Apa ini ada permainan di belakang layar?” sentak keduanya dengan nada tinggi.
Mereka menegaskan bahwa pemerintah semestinya berlaku adil, bukan justru menekan, menyulitkan, atau seolah ingin “mematikan” kerja-kerja jurnalistik.
“Janganlah kalian zolim kepada sesama. Ingat, setiap kezoliman pasti ada balasannya,” cetus mereka, menyiratkan kekecewaan mendalam.
Rasa kesal kian memuncak setelah FWTB mengetahui bahwa surat resmi dari Kemendagri sudah turun sejak tiga bulan lalu, namun di Tulangbawang tidak ada satu pun implementasi nyata. Waktu terus berjalan, tahun anggaran hampir habis, tetapi dana publikasi tak juga digerakkan — bahkan arah danannya pun tak jelas.
Situasi ini memunculkan pertanyaan yang lebih pedas dari para wartawan:
“Ke mana sebenarnya larinya Anggaran Belanja Media Kabupaten Tulangbawang?”
Transparansi dan kepastian kini menjadi tuntutan keras FWTB. Pers mengingatkan bahwa mereka bukan figuran pembangunan, tetapi pilar demokrasi yang justru harus digandeng, bukan dikesampingkan.
Aksi lanjutan disebut bukan ancaman, tetapi konsekuensi logis jika pemerintah terus menutup kuping dan menolak membuka dialog. Wartawan meminta pemerintah daerah untuk membuka ruang komunikasi yang jujur dan konstruktif agar polemik ini tidak meledak lebih besar.
Dengan sikap tegas FWTB, persoalan ini menjadi pengingat keras bahwa pers tidak bisa diperlakukan seolah tak punya suara. Pemerintah diminta berhenti berkelit dan mulai bertindak transparan, bijak, dan adil.
“Kami bukan musuh. Tapi jangan paksa kami bersuara lebih keras,”
By : FWTB
